in

Angkot Vs Taksi Online di Beberapa Kota, Ini Imbauan Kemenhub – RadioJFM





Jakarta – Kisruh taksi online versus angkutan kota konvensional merebak di beberapa kota. Apa kata Kementerian Perhubungan (Kemenhub)?

Kisruh taksi online, baik roda 2 dan roda 4, itu merebak di kota Tangerang, Bandung hingga Malang beberapa hari terakhir ini. Di Tangerang, sopir ojek online ditabrak oleh mobil angkot yang memicu sopir ojek online melakukan sweeping angkot.

Di Bandung, ada mobil pribadi yang diduga taksi online dan dipecah kacanya oleh segerombolan sopir angkot. Di Malang, sopir angkot ramai-ramai mogok karena memprotes transportasi online.

“Masing-masing pihak kami imbau menahan diri. Kalau saling sweeping semua rugi, warga rugi, pelayanan masyarakat yang jadi korbannya. Aktivitas masyarakat terganggu, ekonomi jadi terhambat,” ujar Humas Ditjen Darat Kemenhub Pitra saat berbincang dengan detikcom, Jumat (10/3/2017).

“Mobilitas warga jadi susah. Warga naik transportasi online di-sweeping, naik angkot juga takut di-sweeping,” imbuhnya.

Dia tak menampik bahwa masyarakat pastilah mencari transportasi yang mudah dan nyaman, yang selama ini bisa dipenuhi transportasi online. Menurutnya, sudah hukum alam masyarakat akan mencari transportasi yang layak.

Kemenhub sebagai regulator, mengajak semua berbenah, dari pihak penyedia angkutan umum dan transportasi online. Kemenhub juga sedang melakukan revisi Peraturan Menteri Perhubungan (PM) 32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak Dalam Trayek, khususnya yang mengatur taksi online. Ada 11 poin aturan tentang taksi online yang direvisi mulai dari kuota armada hingga penentuan tarif batas atas-bawah.

(Baca juga: Ini 10 Poin tentang Uji Publik Aturan Taksi Online)

“Sekarang sudah uji publik kedua, di Makassar, setelah uji publik pertama di Jakarta. Di Makassar sendiri kondisi cukup kondusif, tidak terjadi seperti yang di kota-kota di Jawa itu,” tuturnya.

Ditanyakan tentang adanya penanda uji KIR semacam peneng bagi armada taksi online dalam PM 32/2016, apakah tidak membahayakan keamanan armada taksi online itu, mengingat sekarang mobil pribadi saja disweeping berdasarkan kecurigaan, Pitra menjawab pola pikirnya mesti dibalik.

“Tadi ada yang menanyakan, sekarang nggak ada penandanya aja sudah di-sweeping, bagaimana bila nanti dikasih tanda? Logikanya dibalik bukan seperti itu. justru penanda itu diberikan karena sudah lulus persyaratan semuanya,” jawabnya.

(Baca juga: Ini Kesepakatan Antara Pemerintah, Polisi dan Sopir Angkot di Bandung)

“Penanda itulah yang jadi tanda sudah lulus semuanya. Terus uji KIR sudah lengkap, penanda itu menunjukkan bahwa dia legal, jadi ngggak boleh diapa-apain,” imbuhnya.

Pula, sudah ada kesepakatan yang dibuat dengan aparat hukum setempat dari TNI-Polri untuk mendamaikan kedua pihak yang berseteru itu.

(nwk/erd)

Radio JFM – Source