in

Mewajibkan Pegawai Wanita Memakai High Heels: Diskriminasi? – RadioJFM

Popularitas budaya kerja kasual di dunia profesional idealnya berarti pegawai tidak lagi terikat peraturan kaku mengenai hierarki dan formalitas. Hal ini termasuk persoalan etika berbusana; pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut biasa bebas memilih mengekspresikan diri dengan gaya business casual.

Sayangnya, fleksibilitas ini belum dinikmati seluruh pemain industri secara menyeluruh. Untuk alasan tertentu, sejumlah perusahaan masih berpegang pada peraturan berbusana formil, dan tuntutan jenis penampilan ini terutama berat terasa oleh pegawai wanita.

Bayangkan saja, selain harus selalu tampil apik dan profesional, pegawai wanita sering dihadapkan dengan peraturan spesifik seperti jenis sepatu yang dipakai, panjang rok, hingga warna lipstik yang dianggap pantas. Belum lagi beban pikiran yang meliputi penampilan: terlalu seksi, salah. Kurang menarik, salah.

Di Inggris, setidaknya sudah ada langkah awal untuk menggugat peraturan yang ramai dianggap tak adil ini.

Anggota parlemen Inggris berdebat soal high heels

Sumber perdebatan mengenai peraturan berbusana di tempat kerja di Inggris muncul ketika Nicole Thorp dipulangkan agensi kerja hanya karena ia mengenakan sepatu flats pada tahun 2015. Portico, agensi tempat Nicole Thorp terdaftar, dikabarkan juga memiliki peraturan lain seperti pegawai wanita harus mengenakan stoking, selalu mengenakan makeup, dan mengenakan sepatu berhak setinggi 5 hingga 10 cm.

Merasa terdiskriminasi, Nicole Thorp yang berprofesi sebagai resepsionis pun memulai petisi yang meminta pemerintah Inggris  mengeluarkan peraturan yang melarang perusahaan mewajibkan pegawai wanita memakai high heels. Petisi ini terakhir dikabarkan telah menarik sekitar 150.000 responden.

Menurut laporan yang dipublikasikan parlemen, Portico telah dinyatakan melanggar hukum ketenagakerjaan dengan peraturan berbusananya. Untuk peraturan menyeluruh bagi perusahaan-perusahaan lain, sampai akhir bulan Maret ketika artikel ini ditulis, perdebatan masih berlangsung di parlemen Inggris.

Adilkah peraturan berbusana berbasis gender?

Radio JFM – Source