in

Pendanaan Partai Politik: Anggota DPR Wajib Bayar Setoran – RadioJFM

Proses pengusutan kasus anggaran e-KTP yang disebut media sebagai kasus megakorupsi masih terus berjalan. Dalam dakwaan sejauh ini, muncul nama-nama anggota pemerintahan yang disebut menerima aliran dana korupsi e-KTP sebagai imbalan menyetujui anggaran e-KTP yang kabarnya merugikan negara sebesar Rp2,3 trilyun.

Anggota DPR dan parpol diduga terkait kasus e-KTP

Dalam sidang pertama, puluhan nama yang dituduh menikmati aliran dana proyek e-KTP termasuk anggota-anggota DPR periode 2009-2014, pejabat dan staf Kemendagri, hingga beberapa partai politik yang terindikasi menerima dana hingga ratusan milyar, begitu lapor Tempo.

Menurut jubir KPK, sidang selanjutnya yang diadakan tanggal 16 Maret 2017 akan menyelami lebih lanjut pembuktikan alokasi dana yang diperoleh oleh partai politik tertentu.

Mencuatnya kasus yang membelit sejumlah anggota pemerintahan dan partai politik besar ini juga menjadikan hubungan DPR dengan parpol dan keuangan partai bahan sorotan publik.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz pada Kompas berkomentar bahwa korupsi e-KTP ini berkaitan dengan masalah pembiayaan kegiatan parpol. Peneliti ICW Almas Sjafrina dalam kesempatan terpisah juga pernah mengungkapkan pandangannya bahwa keterlibatan anggota DPR dalam kasus korupsi sering tidak lepas dari faktor kewajiban mendanai partai politik.

Pendanaan partai politik

Radio JFM – Source