in

Penjelasan SMAN 5 Depok Soal Iuran 'Syarat' Ujian – RadioJFM





Depok – Pihak Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 5 Depok membantah adanya pemaksaan pembayaran iuran sumbangan bulanan. Pihak sekolah juga mengklaim tidak melarang siswa yang belum membayar iuran untuk mengikuti ujian.

“Enggak semua diwajibkan mengikuti (ujian), enggak ada yang tidak. Jadi anak yang belum bisa berpartisipasi bayar (iuran) tidak ada sekolah melarang atau memberikan denda kepada anak-anak. Jadi tetap semuanya harus ngikut,” terang Wakapolsek SMAN 5 Depok Tri Andoyo saat ditemui wartawan di lokasi, Senin (6/3/2017).

Namun, Tri mengakui soal adanya denda Rp 5 ribu yang dibebankan kepada murid yang telat membayar iuran bulan. Tetapi ia mengklaim,’tahun ini aturan tersebut, sudah dihapus.

“Pernah didenda, tapi itu juga dikembalikan ke kelasnya dan itu enggak banyak paling cuma berapa orang. Pada waktu itu disepakati, (uang) denda untuk beli perlengkapan di kelas, misalnya untuk beli sapu, paling juga satu dua orang satu kelas,” sambung Tri.

Ia menyampaikan, siswa yang tidak bawa kartu ujian tahun ini tidak dikenakan denda. “Jadi begitu anak-anak itu enggak bawa kartu karena belum bayar (iuran) dikasih kartu sementara, ditulis baru masuk. Kalau sampai terakhir (belum bayar iuran) ya kartu sementara itu terus,” tambahnya.

Tri juga membenarkan adanya iuran bulanan. Adapun besaran iuran bulanan bervariatif, tergantung kesanggupan orang tua murid yang telah disepakati dalam rapat Dewan Komite Sekolah pada tahun ajaran baru.

Dia menyampaikan, iuran tersebut dialokasikan untuk menunjang program-program sekolah di luar akademik, seperti keguatan ekstra kurikuler atau kegiatan kesiswaan. Tri mengklaim, 65 persen jebolan SMAN 5 Depok diterima di perguruan tinggi karena prestasi para murid yang juga ditunjang dari kegiatan non-akademik.

“Dari rapat itu disetujui program itu didukung oleh orang tua, tapi tidak mengikat, namanya juga sukarela. Kemudian berapa nominalnya itu Rp 0-200 ribu,” ungkap Tri.

Tri mencontohkan, program sekolah yang bersumber dari dana sumbangan dari orang tua murid digunakan untuk lomba futsal beberapa waktu lalu. Biaya akomodasi dan transportasi untuk kegiatan itu menggunakan biaya dari sumbangan para orang tua.

“Contohnya mengikuti kegiatan Pocari satu tahun kemarin untuk futsal itu ternyata (SMAN 5 Depok) di Depok menang, di Jakarta menang sampai 4 putaran. Karena di Jakarta itu butuh suporter–karenaada syaratnya ada suporter–ada transport, begitu menang kita masuk tingkat nasional harus ke Bandung, di sana harus menginap dan sewa mobil. Hari pertama menang, hari kedua kalah sama Papua, nah biaya itu bukan biaya sedikit. Kemudian mengikuti misi budaya seperti ekskul tari ikut ke Taiwan mewakili Indonesia,” beber Tri.

Selain itu, iuran bulanan dari para orang tua siswa itu juga dialokasikan untuk membayar gaji tenaga guru dan kependidikan honorer. Di SMA N 5 Depok ada 39 tenaga guru dan kependidikan honorer. Per bulan, sekolah harus mengeluarkan Rp 60 juta untuk membayar tenaga honorer tersebut.

Siswa Miskin Bebas Iuran

Meski sifatnya tidak mengikat, namun ada sejumlah siswa tidak mampu yang tetap diwajibkan membayar iuran tersebut. Salah satunya adalah siswa bernama Anang Makruf.

Terkait hal itu, Tri menyampaikan bahwa siswa tidak mampu sama sekali tidak dipungut iuran, selama orang tuanya menyampaikan kepada Komite Sekolah. Ia juga menyebut bahwa orang tua Anang Makruf menyetujui untuk membayar iuran Rp 100 ribu per bulan.

“Pada waktu itu kita sampaikan. Tapi ortunya katanya mau membayar,” kata Tri.

Menurut Tri, orang tua Anang bisa menyampaikan keberatannya ke komite apabila memang tidak mampu membayar iuran tersebut. “Pada waktu itu kita sampaikan. Bagi yang diambil (Rp 100 ribu) itu dianggap sebagai tabungan, kan kebetulan dari komite anak-anak tidak mampu wajib difasilitasi, bahkan anak tidak mampu ada yang dikasih transport–anak yang nyopir malam-malam dari Depok II–ada yang dikasih sepeda. Kita bantu kok, kita fasilitasi,” terang Tri.

Bahkan, lanjut Tri, pihak sekolah membebaskan iuran kepada 20 persen siswanya yang tidak mampu. “Bagi yang keberatan–kalau anak yang (ditanggung) Jamkesda di sini kan ada 20 persen nah itu free–bagi yang berkeberatan silakan temui komite mampunya seberapa. Makanya ada yang Rp 50 ribu, ada yang Rp 100 ribu. Nah itu yang disampaikan,” sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komite Sekolah Suharto mengaku bahwa orang tua Anang belum menemui pihak komite. “Dari orang tua belum ketemu sama saya. Kalau ketemu saya, saya jamin enggak bayar. Apalagi mereka orang kurang beruntung dalam perekonomian. Ada kegiatan apa pun, bisa disampaikan, asal ada informasi kepada kami,” ujar Suharto.

(mei/jor)

Radio JFM – Source